Abstrak

Kembali

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui penganggaran, kebutuhan, dan kebijakan dalam penyediaan kendaraan dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan pengadaan/pembelian atau dengan mekanisme sewa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif serta makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang digunakan yakni penelitian studi kasus (case study) menggunakan analisis numerik-matematis untuk menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari berbagai macam pilihan kebijakan pengadaan kendaraan dinas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui kajian normatif dan teoritis serta simulasi perhitungan proyeksi selama lima tahun dengan analisa biaya manfaat, ditemukan secara yuridis-normatif terdapat dua alternatif pengadaan kendaraan dinas yaitu pembelian langsung dan sewa. Berdasarkan analisis manfaat-biaya dari kedua alternatif diatas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lebih tepat menggunakan metode pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat dengan menggunakan metode sewa, karena manfaat yang diperoleh lebih besar dan biaya yang dikeluarkan lebih efisien dibandingkan dengan metode pembelian.