Abstrak

Kembali

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN TANGERANG Skripsi. Program Studi Strata Satu Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2015. Jakarta. Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengukuran kinerja keuangan daerah pada kabupaten Tangerang. Variabel yang diteliti adalah “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” sebagai variabel independen pertama, “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebagai variabel independen kedua, dan “Kinerja Keuangan Daerah” sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan data menggunakan telaah dokumen yaitu mengumpulkan data dari laporan realisasi anggaran tahun 2009-2013. Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif. Kemudian dilakukan analisis data serta penyimpulan data. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator : Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Tangerang memiliki kemampuan yang kurang karena setelah dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan mengacu pada laporan realisasi anggaran kabupaten Tangerang selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009-2013 hasilnya menunjukkan bahwa kabupaten Tangerang belum mampu membiayai sendiri kebutuhan daerahnya karena dari rasio desentralisasi fiskal yang diperoleh kabupaten Tangerang masih sangat kecil, rata-rata yang diperoleh kabupaten Tangerang sebesar 27%. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tangerang mulai dari tahun 2009-2013 mengalami kenaikan yang cukup baik, akan tetapi pada tahun 2010 pos-pos pada pendapatan asli daerah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2010 pungutan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan. Untuk tingkat kemandirian keuangan kabupaten Tangerang masuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang kurang yaitu, rata-rata rasio kemandirian selama 5 (lima) tahun sebesar 49%. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih meningkatkan potensi dari sektor industri dan menggali potensi yang ada dari sektor pariwisata, karena potensi yang digali dengan baik oleh suatu daerah dapat menguntungkan daerah tersebut karena melalui potensi daerah pemerintah bisa memperoleh pendapatan yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat serta meningkatkan kinerja aparat secara intensif didukung dengan berbagai kebijakan yang dapat memotivasi langkahlangkah perbaikan.