Dalam era modern yang dipengaruhi oleh media sosial dan teknologi informasi, citra organisasi menjadi sangat penting. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas penting dalam melayani masyarakat, menegakkan ketertiban, dan menjaga keamanan sosial. Namun, Polres Metro Jakarta Utara menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya angka kriminalitas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Polres Metro Jakarta Utara merumuskan rencana strategis yang melibatkan penggunaan media sosial Instagram sebagai alat komunikasi dan informasi. Penelitian ini memfokuskan pada peran Humas (Hubungan Masyarakat) Polres Metro Jakarta Utara dalam mempertahankan citra Polri melalui media sosial Instagram dengan menggunakan paradigma konstruktivis sebagai kerangka analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana peran Humas berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan citra positif Polri di mata masyarakat melalui platform Instagram. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial Instagram sangat berpengaruh dalam mempertahankan citra kepolisian. Peran Humas dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua peran kunci, yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi dan Teknisi Komunikasi. Sebagai Fasilitator Komunikasi, Humas Polres Metro Jakarta Utara berhasil membangun hubungan yang positif dengan masyarakat melalui interaksi dua arah. Sebagai Teknisi Komunikasi, mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan taktik komunikasi yang melibatkan aspek teknis di platform Instagram. Penelitian ini memberikan wawasan yang bernilai tentang bagaimana peran Humas dalam mengelola media sosial dapat mendukung pemeliharaan citra positif sebuah lembaga pemerintahan. Melalui kombinasi peran sebagai Fasilitator Komunikasi dan Teknisi Komunikasi, Humas Polres Metro Jakarta Utara berhasil memanfaatkan Instagram sebagai alat komunikasi yang efektif untuk mempertahankan citra Polri yang positif di mata masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran Humas dan media sosial dalam konteks pemerintahan modern.