Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah dicanangkan sejak 1 Januari 2014 yang ditandai dengan mulai beroperasionalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, berbagai catatan evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menunjukkan temuan implementasi JKN yang mengindikasikan belum optimalnya fungsi Puskesmas sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan program JKN di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2015--Januari 2016 di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur kepada 10 informan yang terkait dengan Program JKN. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum komponen proses implementasi terdapat beberapa permasalahan yaitu pada faktor komunikasi yang kurang jelas; faktor sumber daya yang kurang memenuhi rasio tenaga kesehatan dan fasilitas bangunan Puskesmas yang sudah perlu renovasi; faktor disposisi khususnya intensitas respon yang perlu diperkuat dengan arahan yang baik, dan faktor struktur birokrasi yang belum tertata melalui Standard Operating Procedure (SOP). Adapun lingkungan sosial ekonomi dan politik memiliki dampak potitif berupa masyarakat lebih kritis dalam menyaring program kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sedangkan dampak negatifnya adalah para pelaksana dan masyarakat semakin bingung dengan dengan banyaknya informasi dan perubahan-perubahan yang terjadi karenanya. Selain itu, angka utilisasinya menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 86,64%, tingkat prosentase yang hampir mencapai 100%, yang mengindikasikan kualitas pelayanan masih kurang baik atau derajat kesehatan peserta JKN yang masih buruk. Saran kedepan agar BPJS Kesehatan bisa terus meningkatkan proses komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada Puskesmas agar JKN di Puskesmas dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan.