Evaluasi merupakan salah satu tahapan kebijakan public untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak melalui kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi implementasi kebijakan program RW Siaga di RW 15 dan RW 10 Kelurahan Sukamaju. Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan pada bulan Agustus di RW 10 dan RW 15 Kelurahan Sukamaju melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi untuk memenuhi syarat triangulasi metode. Informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang untuk memenuhi syarat triangulasi sumber. Hasil penelitian di RW 10 dari telaah dokumen ataupun wawancara mendalam untuk keseluruhan variabel input, proses, dan output pada semua indikator Forum Masyarakat RW, sarana yandasruj, Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat, dan kesling dapat disimpulkan bahwa tiga dari empat indikator ini tidak berjalan, hanya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat berupa posyandu yang masih berjalan. Hasil telaah dokumen juga menunjukkan bahwa di RW 10 ini tidak ada arsip apapun terkait program RW Siaga. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari ketua RW Siaga, ketua RW, ketua RT, kader, hingga masyarakatnya itu sendiri. Hasil yang berbeda ditemukan di RW 15 dari telaah dokumen ataupun wawancara mendalam untuk keseluruhan yang menunjukkan bahwa keseluruhan indikator FMR, sarana yandasruj, UKBM, dan kesling ada dan berjalan, sama halnya dengan hasil telaah dokumen dimana peneliti dapat menemukan arsip yang terkait dengan keempat indikator tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program RW Siaga di RW 15 ini sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kemenkes sedangkan RW 10 tidak sesuai. Saran untuk Kelurahan Sukamaju dan Puskesmas Villa Pertiwi adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan atau binabina dengan menambah staf untuk terjun ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi, mengadakan penghargaan kepada RW Siaga yang sudah aktif serta mengaktifkan kembali program RW Siaga yang menjadi kebijakan nasional.