Mengendalikan jumlah penduduk dalam program KB bermanfaat untuk mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pasutri pada tahun 2015 (Millenium Development Goals (MDGs) (BKKBN, 2011). Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan desain cross sectional bertujuan untuk mengetahui perbandingan karakteristik akseptor antar pengguna kontrasepsi suntik dan pil di Puskesmas Meruya Selatan II. Populasi dalam penelitian ini adalah akseptor KB suntik dan pil pengguna pelayanan Poli KB di Puskesmas Kelurahan Meruya Selatan II tahun 2013. Total sampel penelitian ini 106 responden yaitu akseptor dengan kb suntik sebanyak 76 orang dan 30 orang kontrasepsi pil di Puskesmas Kelurahan Meruya Selatan II, Tahun 2013. Pengambilan sampel dengan metode Stratifikasi Random Sampling. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian membuktikan bahwa 71,7% responden menggunakan KB suntik, dengan kelompok umur muda terbanyak (51,9%), berpendidikan tinggi (82,1%), IRT (79,2%), (46,2%) memiliki sikap kondusif, (79,2%) bermukim diperumahan biasa (kampung), beragama muslim (96,2%), berpenghasilan tinggi (62,3%), selanjutnya 39,6% berjarak tempuh dekat, mendapat dukungan dari keluarga (97,1%). Hasil uji chi square membuktikan hanya variabel pekerjaan yang memiliki hubungan pada kedua kontrasepsi (Pv 0,005). Uji regresi logistik ganda didapatkan OR (2.774) artinya responden yang memiliki penghasilan (status ekonomi) tinggi berpeluang menggunakan kontrasepsi 2.774 kali lebih baik dibandingkan dengan responden berpenghasilan (status ekonomi) rendah setelah dikontrol variabel kerja (pekerjaan) dan tinggal (jarak tempuh). Petugas kesehatan lebih meningkatkan dalam memberikan penyuluhan tentang pemahaman dan efek samping alat kontrasepsi kepada calon akseptor. Kepada pemerintah diharapkan meningkatkan kemampuan petugas bidan dalam peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standar pelayanan dasar. Pemberian konseling, informasi dan motivasi tentang pelayanan kontrasepsi di Puskesmas dengan pelatihan-pelatihan supervisi, dan pembahasan kasus secara berkala.