ABSTRAK Hasan Daud, 0101096464. Kesiapan Dinas Pendidikan Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Pemalang. TESIS. Jakarta. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2003. Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan di daerah Kabupaten Pemalang dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah adalah; belum diketahuinya factor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan otonomi bidang pendidikan, strategi optimalisasi peran dan fungsi manajemen di era OTDA, dan sarana/ prasarana pendukung baik yang berkaitan dengan Sumberdaya Manusia (SDM) maupun yang berkaitan dengan anggaran pendidikan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa factor yang menjadi penentu keberhasilan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan yang meliputi manajemen Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana pendukung serta kepampuan anggaran yang dipersiapkan. Di dalam mengidentifikasi masalah-masalah dan pemecahanya digunakan metode Penelitian Deskriptif Analitik. Metode ini dilaksanakan dengan pendekatan Aanalisis Kualitatif untuk memperoleh deskripsi tentang gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan, untuk kemudian diungkapkan sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa factor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Otonomi Daerah bidang pendidikan yang meliputi: transisi pelimpahan wewenang antara Pusat dan Daerah, pengaturan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana pertimbangan dan Pendapatan Asli Dearah (PAD), karakteristik kemampuan SDM yang dimiliki, perubahan Susunan Organisasi Tatalaksana (SOT), serta sarana dan prasarana pendukung yang telah dimiliki Dinas Pendidikan di Daerah. Untuk dapat melakukan Program Otonomi Daerah Bidang Pendidikan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: - Dinas Pendidikan perlu melakukan kajian secara mendalam tentang kondisi internal dan eksternal pegawai, sehingga dalam mengambil kebijakan yang mengarah pada perwujudan visi dan misi pendidikan akan dapat dukungan secara nyata dan menyeluruh. - Penempatan pegawai harus didasarkan pada analisis kebutuhan (kompetensi kerja) dan kemampuan personal, serta memperhatikan norma-norma yang berlaku sehingga dapat tercipta keadilan bagi pegawai. - Job deskripsi pegawai harus jelas dan mudah dilaksanakan. - Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana yang telah dimiliki secara maksimal, sehingga dapat dicapai tingkat efektivitas yang tinggi.