DSAK menggunakan kertas kerja IFRS menuju SME Accounting Standars sebagai basis penyusunan konsep sementara PSAK bagi UKM menjelang penerbitan resmi 2009 kembali DSAK melakukan benchmarking terhadap Standar Akuntansi Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang baru saja diterbitkan IFRS. Sekitar 80% Standar ETAP versi Indonesia telah sesuai dengan Standar IFRS tersebut dan diramalkan sebagian besar UKM masih mengganggap bahwa standar ETAP bukan standar yang mudah diterapkan. Sebagai harga dari kesetiaan yang demikian tinggi pada IFRS tersebut, diramalkan standar ETAP tak dapat berfungsi signifikan pada pembangunan perekonomian NKRI berbasis UMKM. Beberapa terobosan masih dapat diupayakan, antara lain pembangunan perangkat lunak akuntansi UKM berbasis standar ETAP oleh IAI, pelatihan dan sertifikasi aplikasi perangkat luna akuntansi, dan LK berbasis ETAP oleh IAI, BI dan perbankan bagi UKM dan perbankan UKM, izin usaha KAP UKM yang diizinkan hanya mengaudit LK berdasar Standar ETAP secara Brevet B konsultan perpajakan, dan berbagai kiat lain untuk membangun perekonomian berbasis UKM dan standar ETAP. BI yang diramalkan segera menerapkan Standar ETAP bagi Bank Perkreditan Rakyat merupakan penyegar teknologi akuntabilitas perbankan UKM yang berpihak kepada rakyat.